https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared
Purbalingga, BERITA MILITER — Arah tata kelola pemerintahan di Purbalingga kembali dipertanyakan setelah kritik dari Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, mengemuka terkait memburuknya komunikasi antara Bupati dan lembaga mitra kerja. Dalam evaluasinya terhadap delapan bulan perjalanan pemerintahan, Adi menyebut hubungan eksekutif dengan DPRD dan Forkopimda berada pada level yang mengkhawatirkan dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan berarti.
Adi menilai lemahnya komunikasi telah menghambat koordinasi kebijakan dan membuka ruang kesalahpahaman dalam penyusunan program daerah. Ia menyampaikan kritik tersebut sebagai masukan terbuka yang, menurutnya, perlu dijawab secara transparan oleh pemerintah daerah agar informasi publik tidak digiring ke satu sudut pandang saja.
Selain persoalan komunikasi, Pemkab Purbalingga ikut disorot akibat munculnya sponsor rokok di area yang sensitif, termasuk sekitar tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan institusi pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai menyalahi aturan pembatasan promosi produk tembakau serta dianggap mengabaikan perlindungan bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Para pengamat menilai rangkaian kritik ini menunjukkan lemahnya konsolidasi internal dalam lingkup pemerintahan daerah. Mereka menilai bahwa kegagalan pembangunan kerap bukan soal minimnya anggaran, melainkan kurangnya keselarasan langkah dan ketepatan koordinasi di antara para pemangku kepentingan.
Upaya media mencari klarifikasi dari pihak Pemkab justru tidak membuahkan hasil. Permintaan konfirmasi dialihkan dari satu pejabat ke pejabat lain, mulai dari Ajudan Bupati, Kepala Bagian Perekonomian, hingga Prokompim. Sampai berita ini disusun, belum ada satu pun pernyataan resmi yang diberikan kepada publik.
Situasi ini juga mencuat dalam pembahasan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas pada 14 November 2025 di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan tersebut menekankan perlunya pembenahan tata kelola dan penegasan kembali arah pembangunan daerah.
Kritik dari legislatif kini dianggap sebagai sinyal mendesak agar Pemkab Purbalingga melakukan koreksi menyeluruh. Pemerintahan yang solid, terbuka, dan patuh terhadap regulasi dinilai menjadi prasyarat utama agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
