BERITA MILITER | BANYUMAS – Ratusan warga Desa Gandatapa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan menggelar aksi damai menuntut dihentikannya kegiatan tambang galian C pasir hitam di Dusun Blembeng, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Senin (19/1/2026). Aksi ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran warga terhadap dampak aktivitas pertambangan yang dinilai mengganggu keselamatan dan merusak infrastruktur.
Sejak pagi, peserta aksi melakukan konvoi sepeda motor dan mobil menyusuri jalan-jalan desa sebelum menuju area tambang yang berada di kawasan kaki Gunung Slamet. Massa kemudian berkumpul di depan Balai Desa Gandatapa untuk menyampaikan aspirasi melalui orasi secara tertib.
Koordinator aksi, Fajar Kurniawan, menyatakan bahwa lalu lintas dump truk pengangkut pasir dan batu dari lokasi tambang telah menimbulkan keresahan berkepanjangan. Kendaraan bertonase besar itu disebut kerap melintas dengan muatan berlebih dan kecepatan tinggi. Dampak paling nyata, menurutnya, adalah kerusakan berat pada Jalan Raya Baturraden Timur yang menjadi jalur penting aktivitas masyarakat.
Ia mengungkapkan, dalam satu hari sekitar 50 hingga 70 dump truk keluar masuk dari area tambang. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan sekaligus membebani keuangan publik karena perbaikan jalan harus menggunakan anggaran negara. “Yang dirugikan masyarakat luas, bukan hanya warga sekitar,” ujarnya.
Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terdiri atas berbagai unsur, mulai dari aktivis, organisasi kemasyarakatan, hingga warga yang terdampak langsung. Mereka menilai aktivitas tambang pasir galian C telah melewati batas kewajaran. Meski perusahaan disebut mengantongi izin operasional, warga menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan apabila dampak sosial dan lingkungan terus terjadi.
Selain menuntut penghentian operasional tambang, aliansi juga berencana membentuk tim pemantau untuk membantu aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait dalam mengawasi angkutan tambang, khususnya terkait pelanggaran muatan kendaraan.
Sementara itu, Kepala Desa Gandatapa, Didit, menyampaikan pemerintah desa telah menggelar musyawarah warga pada 16 Januari 2026 guna menampung aspirasi dan keluhan masyarakat. Hasil musyawarah tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak terkait sebagai upaya mencari solusi yang mengutamakan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.
