PURBALINGGA, BERITA MILITER – Tekanan terhadap Bupati Purbalingga, Fahmi Dimas, kembali menguat setelah berbagai elemen masyarakat menggelar pertemuan di kediaman tokoh masyarakat, Tenny Juliawati, pada 17 November 2025. Forum tersebut memperlihatkan konsolidasi luas dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh agama dan advokat yang menilai tata kelola pemerintahan daerah berada dalam kondisi memprihatinkan.
Hadir dalam forum itu perwakilan PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, NasDem, serta sejumlah unsur masyarakat sipil seperti Wirapraja Purbalingga, Aliansi Advokat dan Media, aktivis sosial, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, S.H., turut hadir dan memberikan penegasan bahwa situasi pemerintahan daerah perlu mendapat perhatian serius.
Dalam penyampaiannya, Bambang Irawan menilai hubungan Bupati dengan lembaga legislatif dan sejumlah dinas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia menyoroti ketidakhadiran Bupati dalam agenda resmi undangan DPRD serta minimnya transparansi dalam pembahasan RAPBD. Kondisi ini dianggap menghambat efektivitas pemerintahan dan berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola yang lebih besar.
Suara keras juga datang dari kalangan advokat. Rasmono S.H. menyerukan pentingnya persatuan masyarakat untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia meminta publik mengawal jalannya pemerintah daerah agar kembali berpihak pada kemajuan dan kemakmuran Purbalingga.
Kekecewaan turut disuarakan partai-partai pengusung pasangan Fahmi-Dimas. Mereka merasa aspirasi yang pernah mereka titipkan tidak tercermin dalam kebijakan dan kinerja pemerintahan saat ini, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan politik terhadap Bupati secara signifikan.
Tokoh agama, Abah Slamet Wahidin, mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan mengutamakan persatuan dan fokus pada pembangunan daerah. Ia menilai adanya kelompok-kelompok yang terfragmentasi dalam pemerintahan menjadi penghambat terciptanya suasana kondusif. Ia meminta semua pihak, termasuk media, untuk tetap menjaga keseimbangan informasi dan mengawal jalannya pemerintahan. Abah Slamet juga menyebut pemakzulan bisa menjadi langkah yang tidak terhindarkan jika perbaikan tidak segera dilakukan.
Pakar hukum, Abdy Warsono, S.H., menyatakan kesiapannya untuk mendampingi proses hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyebut adanya indikasi penyimpangan kebijakan yang perlu ditelusuri secara transparan agar kepastian hukum dapat ditegakkan.
Sebagai tuan rumah forum, Tenny Juliawati menegaskan perlunya Bupati menunjukkan kemampuan memimpin secara efektif. Ia menyampaikan bahwa mundur dari jabatan bisa menjadi pilihan jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat. Pernyataan itu mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap arah kepemimpinan daerah.
Forum tersebut ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Romo Kyai Syafi’i sebagai wujud harapan agar Purbalingga dapat keluar dari situasi yang dinilai stagnan dan kembali bergerak menuju pembangunan yang lebih berintegritas dan transparan.
Situasi ini menjadi sinyal kuat bagi Bupati Fahmi Dimas untuk segera melakukan pembenahan mendasar dalam kinerja pemerintahan. Tanpa langkah cepat dan terukur, tekanan publik dan dorongan pemakzulan diperkirakan akan semakin menguat dalam waktu dekat.
